Pidato Kelas Dunia, Eksekusi Jangan Kelas Dua

Oleh: Indra Gusnady, S.E., M.Si.

Bagi ibu-ibu di pasar atau bapak-bapak yang sedang ngopi di warung, istilah geopolitik global mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Perhatian mereka setiap pagi jauh lebih sederhana dan membumi: apakah harga beras tetap terjangkau, apakah uang sekolah anak bisa dibayar, dan apakah tersedia pekerjaan yang layak.

Baca juga: Budi, Basa, dan Marwah Birokrasi: Refleksi dari Sebuah Pergantian

Di situlah sesungguhnya kehebatan sebuah pidato kenegaraan diuji. Bukan semata dari riuh tepuk tangan di panggung internasional, tetapi dari seberapa jauh gagasan yang disampaikan mampu mengubah kehidupan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai forum internasional menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat, terbuka bekerja sama, tetapi tidak ingin menjadi pengikut kekuatan mana pun. Indonesia ingin menjadi jembatan, bukan sekadar penonton dalam perubahan tatanan dunia.

Baca juga: September, Dua Agenda Besar Tanah Datar: Peresmian Huntap dan Groundbreaking Sekolah Rakyat

Visi tersebut penting. Namun, visi sebesar apa pun pada akhirnya akan menghadapi ujian yang sama: bagaimana menerjemahkannya menjadi kebijakan yang bekerja di lapangan.

Dan di sinilah tantangan sebenarnya berada.

Baca juga: Sepucuk Surat dan Batu Nisan Meritokrasi

Ketika Visi Bertemu Birokrasi

Indonesia tidak kekurangan gagasan besar. Kita memiliki dokumen perencanaan, target pembangunan, indikator kinerja, rapat koordinasi, hingga berbagai regulasi yang disusun secara rinci.

Baca juga: Prabowo Pangkas Bunga Kredit UMKM, ARUN Sumbar: Momentum Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Persoalannya sering kali bukan pada absennya rencana, melainkan pada jarak antara rencana dan pelaksanaan.

Program yang terlihat sederhana di atas kertas dapat berubah menjadi persoalan rumit ketika masuk ke lapangan. Koordinasi antarinstansi tidak selalu berjalan mulus. Ego sektoral masih menjadi persoalan. Aturan yang tumpang tindih dapat memperlambat keputusan. Sementara sebagian aparatur memilih bermain aman karena takut mengambil keputusan yang kelak dipersoalkan.

Baca juga: GKB-NU: Waspadai Upaya Asing yang Berpotensi Mengganggu Stabilitas Nasional

Akibatnya, birokrasi bisa menjadi mesin yang sibuk bergerak, tetapi tidak selalu menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Padahal, rakyat tidak menilai pemerintah dari berapa banyak rapat yang dilakukan. Rakyat menilai dari apakah jalan diperbaiki, harga pangan terkendali, pelayanan kesehatan membaik, sekolah berjalan baik, lapangan kerja tersedia, dan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Di titik inilah kualitas eksekusi menjadi sangat menentukan.

MBG: Ujian di Dunia Nyata

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu contoh paling nyata.

Baca juga: Mahasiswa Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi Soroti Etika ASN Bermedia Sosial di Jam Kerja

Gagasannya sederhana sekaligus mulia: jangan sampai anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak sederhana.

Ada rantai pasok bahan pangan yang harus dijaga. Ada standar gizi yang harus dipenuhi. Ada dapur yang harus higienis. Ada pengadaan, distribusi, tenaga pelaksana, pengawasan, pencatatan, hingga mekanisme pengaduan yang harus berjalan.

Semua itu membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Bagi pemerintah, keberhasilan program mungkin tercatat dalam angka: sekian juta porsi makanan telah disalurkan. Tetapi bagi seorang ibu, ukurannya jauh lebih sederhana: apakah makanan yang diterima anaknya sehat, aman, bergizi, dan benar-benar bermanfaat?

Karena itu, program sebesar MBG tidak boleh hanya dikelola dengan pendekatan administratif. Ia membutuhkan manajemen lapangan yang disiplin dan responsif.

Baca juga: Di Balik Lengsernya Purbaya: Berakhirnya Eksperimen Fiskal Satu Tahun

Satu kasus keracunan makanan, misalnya, bukan sekadar persoalan teknis. Bagi keluarga yang terdampak, itu adalah pengalaman nyata yang dapat menggerus kepercayaan terhadap program secara keseluruhan.

Maka, keberhasilan kebijakan publik tidak cukup diukur dari 'output'. Yang lebih penting adalah 'outcome':  perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Negara Membutuhkan Eksekutor

Karena itu, pemerintahan yang kuat bukan hanya membutuhkan orang-orang yang pandai menyusun konsep. Kita membutuhkan eksekutor.

Eksekutor bukan sekadar pejabat yang bekerja keras atau datang paling pagi ke kantor. Eksekutor adalah pemimpin birokrasi yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan, mengurai persoalan lintas sektor, mengambil keputusan pada waktunya, dan memastikan program bergerak sampai tingkat paling bawah.

Baca juga: Kekayaan Alam Harus Menjadi Mesin Utama Penerimaan Negara, Bukan Pajak!

Kebijakan nasional pada akhirnya bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga kelurahan dan desa. Semakin jauh kebijakan dari meja perumusannya, semakin besar pula potensi distorsi dalam pelaksanaannya.

Karena itu, pemerintah membutuhkan pejabat yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memahami karakter wilayah, mampu membaca persoalan masyarakat, serta memiliki keberanian mengambil keputusan berdasarkan data.

Birokrasi harus bergerak dari budaya "command and control" menuju budaya "problem solving" 

Tinggalkan “Asal Bapak Senang”

Ada satu penyakit birokrasi yang juga harus segera ditinggalkan: Asal Bapak Senang (ABS).

Baca juga: Viral Nyanyian Sunyi Sang Birokrat, Alarm Krisis Meritokrasi di Daerah

Pemimpin tidak membutuhkan laporan yang selalu terlihat bagus. Pemimpin membutuhkan informasi yang benar.

Jika target tidak realistis, katakan tidak realistis. Jika anggaran tidak cukup, katakan tidak cukup. Jika sebuah program tidak berjalan, katakan tidak berjalan. Jika aturan menghambat, sampaikan dan cari jalan keluarnya.

Kalimat, “Maaf Pak, cara ini tidak berjalan. Kita harus memperbaikinya, ” justru merupakan bentuk loyalitas yang sesungguhnya.

Kesetiaan kepada pemimpin bukanlah menyembunyikan masalah. Kesetiaan adalah membantu pemimpin melihat persoalan secara utuh agar keputusan yang diambil tidak dibangun di atas informasi yang keliru.

Budaya kerja semacam inilah yang perlu diperkuat jika Indonesia ingin mempercepat transformasi pembangunan.

Dari Panggung Dunia ke Dapur Rakyat

Indonesia sedang berada dalam situasi yang menuntut keberanian mengambil peluang sekaligus kecermatan mengelola risiko. Dunia berubah cepat. Persaingan ekonomi semakin ketat. Geopolitik semakin kompleks. Dalam situasi itu, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional dengan visi yang kuat. 

Tetapi visi tidak boleh berhenti menjadi pidato. Panggung internasional adalah tempat untuk menunjukkan arah. Birokrasi adalah mesin yang membawa arah tersebut menuju tujuan.

Karena itu, tantangan terbesar pemerintahan bukan hanya bagaimana Presiden menyampaikan gagasan besar kepada dunia, tetapi bagaimana seluruh jajaran pemerintahan menerjemahkan gagasan itu menjadi kerja nyata.

Pada akhirnya, rakyat tidak hidup di ruang konferensi internasional. Mereka hidup di pasar, sekolah, sawah, pabrik, kantor pelayanan, desa, dan lingkungan tempat mereka mencari nafkah.

Di sanalah keberhasilan pemerintah akan diukur.

Pidato boleh kelas dunia. Diplomasi boleh berkelas internasional. Visi pembangunan boleh setinggi langit. Tetapi eksekusinya tidak boleh kelas dua.

Sebab bagi rakyat, ukuran keberhasilan negara bukan seberapa tinggi pemerintah berbicara di panggung dunia, melainkan seberapa nyata negara hadir di dapur kehidupan mereka.